APBD Rembang Menghadapi Defisit Anggaran
Mahasiswa Protes Kurangnya Keseriusan Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran
Rembang, Kalasela.id– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rembang sedang menghadapi situasi yang memprihatinkan karena adanya defisit anggaran. Peraturan Daerah (Perda) 11 tahun 2022 tentang APBD tahun anggaran 2023 mengungkapkan adanya kesenjangan antara pendapatan daerah dan rencana belanja.
Berdasarkan Perda tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,9 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2,03 triliun. Akibatnya, terjadi defisit anggaran sekitar RP 101 miliar. Rencananya, kekurangan anggaran tersebut akan ditutupi dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD sebelumnya sebesar Rp 171 miliar.
Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2023 mengungkap fakta yang mengkhawatirkan. Realisasi SILPA yang seharusnya mencapai Rp 171 miliar ternyata hanya mencapai Rp 28,5 miliar. Dengan demikian, terdapat kekurangan dana sebesar Rp 143 miliar dalam menjalankan anggaran tahun 2023.
Banyak Kegiatan Terdampak
Defisit anggaran ini berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak kegiatan yang mengalami keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga. Misalnya, kegiatan tong-tongklek yang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan, namun hingga tanggal 6 Juni belum menerima pembayaran yang tepat.
Selain itu, penyediaan blangko e-KTP juga mengalami hambatan karena terkendala oleh kekurangan anggaran. Keadaan ini juga mengancam kelangsungan 13 paket pembangunan jalan yang seharusnya dapat terealisasi tahun ini. Kesimpulannya, situasi memprihatinkan APBD Rembang saat ini mengganggu dan menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di daerah ini.
Sikap Protes Mahasiswa Rembang
Mahasiswa Rembang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyoroti kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengelola anggaran daerah. Mereka menyayangkan upaya pemkab hingga menyebabkan kondisi APBD Rembang menghadapi defisit anggaran. Mereka juga menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dalam aksi teatrikal di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Setelah aksi tersebut, perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD melakukan mediasi untuk mencari solusi bersama.
Riza Rino Lanuardy, juru bicara mahasiswa, menyatakan adanya kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam mengelola anggaran daerah. Aksi protes ini merupakan bentuk kontrol dari mahasiswa terhadap kinerja pemerintah. Mereka siap menggunakan massa yang lebih besar jika perlu. Ia juga menyebut bahwa aksi ini sebagai wakil dari rakyat untuk memantau perkembangan daerah.
Perlu Solusi Jitu dan Kolaborasi dari Berbagai Pihak
Perlu solusi yang tepat agar situasi ini dapat segera teratasi. Proses pembangunan dan pelayanan publik yang tidak terganggu merupakan kepentingan utama bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mencari sumber pendapatan baru, dan memprioritaskan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Rembang.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah APBD Rembang. Diharapkan agar upaya bersama ini dapat memulihkan stabilitas keuangan daerah dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Rembang.
