Terkini

UKT Berpotensi Naik Tahun Depan, Janji Prabowo Perlu Kawalan

Kalasela.id– Keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia kembali menjadi sorotan dengan prediksi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun depan. Prediksi ini datang dari Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, yang mengungkapkan bahwa tanpa alokasi anggaran tambahan dari APBN, UKT berpotensi naik di tahun 2025.

Menurut Huda, jika skema UKT tetap dibebankan kepada mahasiswa baru atau orang tua, maka kenaikan UKT tidak terelakkan. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat pendidikan adalah hak bagi setiap individu, dan kenaikan biaya pendidikan tentu memberatkan masyarakat.

Komisi X Tagih Janji Manis Prabowo Soal UKT

Janji-janji politik seringkali menjadi pusat perhatian publik, termasuk janji Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai UKT murah. Syaiful Huda menegaskan bahwa janji tersebut perlu pengawalan, dan representasinya harus terlihat melalui perubahan anggaran pendidikan di RAPBN 2025.

Masalahnya, Komisi X mendengar bahwa pagu anggaran pendidikan untuk tahun depan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2024. Meskipun sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan alokasi anggaran pendidikan pada RAPBN 2025, informasi terbaru menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan realitas.

Usulan Penambahan Anggaran Pendidikan Selalu Buntu

Komisi X DPR RI telah menghitung secara detail anggaran pendidikan yang dibutuhkan, dengan usulan agar Kemendikbudristek mengelola anggaran pendidikan hingga Rp200 triliun. Namun, usulan tersebut selalu mengalami jalan buntu tanpa ada kepastian yang jelas.

Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya membatalkan kenaikan UKT untuk tahun ajaran 2024/2025 setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, tantangan utama tetap berkutat pada ketersediaan anggaran untuk pendidikan, yang menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Kawal Janji, Pastikan Pendidikan Berkualitas

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata, perlu adanya komitmen nyata dari pemerintah. Hal ini untuk memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Janji-janji politik harus terjawab melalui langkah-langkah konkret, termasuk pengalokasian anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan.

Bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, persoalan UKT naik tentu menjadi hambatan besar untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kontrol yang ketat dari berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa janji-janji politik dapat terwujud dengan baik demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427