Terkini

Skandal Asusila Ketua KPU Hancurkan Citra Lembaga

Kalasela.id– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari resmi diberhentikan dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam skandal asusila dengan seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Kasus ini telah menambah buruk citra lembaga KPU yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Penggunaan Jabatan untuk Kepentingan Pribadi

Seorang pemimpin lembaga sekelas KPU seharusnya menjadi teladan bagi publik, bukan justru terlibat dalam skandal memalukan yang merusak citra institusi. Hasyim Asy’ari, alih-alih memanfaatkan posisinya untuk menjalankan tugas dengan baik, justru terjebak dalam perilaku tidak pantas yang melibatkan relasi kuasa dan tindakan asusila terhadap seorang anggota PPLN.

Kasus ini terkuak ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima pengaduan dari korban. Setelah melalui proses persidangan, Hasyim dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dan akhirnya diberhentikan dari jabatannya pada Rabu (3/7/2024) .

Dampak Buruk bagi Citra KPU

Keputusan pemberhentian Hasyim Asy’ari tentu membawa dampak negatif bagi citra KPU. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, keterlibatan ketuanya dalam kasus asusila sangat merusak kepercayaan publik. Bagaimana mungkin masyarakat dapat percaya pada integritas KPU jika pemimpinnya sendiri terlibat dalam tindakan tidak etis?

Kasus ini bukan hanya masalah pribadi Hasyim, tetapi juga mencoreng nama baik KPU secara keseluruhan. Keterlibatan ketua KPU dalam skandal asusila menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang seharusnya untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan pribadi .

Kronologi Kejadian

Dari berbagai laporan, Hasyim memanfaatkan relasi kuasa terhadap korban sejak pertemuan pertama mereka pada Agustus 2023 dalam kunjungan dinas ke Eropa. Selama periode tersebut, Hasyim berulang kali mendekati korban, baik di Eropa maupun Indonesia, dengan cara yang tidak pantas. Puncaknya terjadi pada 3 Oktober 2023, ketika Hasyim memaksa korban untuk melakukan hubungan badan di kamar hotelnya .

Kuasa hukum korban, Maria D Prosperiani dan Aristo Pangaribuan, menjelaskan bahwa Hasyim menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan merayu korban. Meskipun tidak ada intimidasi atau ancaman, tindakan tersebut tetap saja merupakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar kode etik .

Keputusan DKPP dan Tindak Lanjut

Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam sidang hari Rabu (3/7/2024), menegaskan bahwa seluruh dalil aduan korban dikabulkan sepenuhnya. Hasyim dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU. DKPP juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari setelah keputusan dibacakan .

Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pejabat publik untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kepercayaan publik adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik, bukan disia-siakan demi kepentingan pribadi. Semoga dengan adanya kasus ini, KPU dan lembaga lainnya dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan mengawasi pejabat-pejabatnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427