RembangRembang Hari IniTerkini

Ratusan Perangkat Desa Se-Kabupaten Rembang Berangkat ke Jakarta, Ini Tuntutanya

Rembang, Kalasela.id Berita Rembang, Ratusan perangkat desa tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berangkat ke Jakarta, Rabu (24/1/2023) Sore. Mereka akan menggelar aksi demo dengan mengusung sejumlah tuntutan.

Dilansir dari iNews.id, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang, Abdul Afif mengatakan, pihaknya mengusung dua tuntutan, yakni menolak pemberhentian perangkat desa nonprosedural dan mendesak pemerintah mellui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa.

Untuk perangkat desa Kabupaten Rembang berangkat dari depan Stadion Krida pukul 15.00 WIB menggunakan bus besar 12 unit dan bus sedang 3 unit,” kata Abdul Afif.  Dikatakannya, pada awalnya pengurus pusat PPDI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta. Namun belakangan kegiatan dialihkan ke kawasan Parkir Timur Senayan, Gedung DPR RI.

“Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan pengurus pusat tertanggal 22 Januari 2023. Lokasi demo Rabu besok pindah ke gedung DPR. Kalau alasannya apa tidak disebutkan, jadi saya tidak bisa menyampaikan,” ucapnya.

Menyangkut masa jabatan perangkat desa yang sempat muncul isu dibatasi 9 tahun menyesuaikan pergantian kepala desa, Abdul Afif menyebut tidak masuk dalam tuntutan. Pihaknya meyakini masa jabatan tetap sesuai aturan sebelumnya, yakni maksimal usia 60 tahun.

Menyangkut arti penting Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa, Sekretaris Umum PPDI Kabupaten Rembang, Ibrahim memperinci sejumlah alasan.

Tujuan pertama untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah perangkat desa di Indonesia, sehingga mudah mengontrol ketika terjadi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur.

“Tujuan pertama untuk tertib administrasi,” katanya.  Selain itu, perangkat desa digaji dari sumber anggaran negara. Maka ketika data sudah jelas, akan mempermudah alokasi kebutuhan anggaran.

“Anggaran yang diambil dari APBN jelas, untuk sekian ribu perangkat desa, berdasarkan nomor induk yang diterbitkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button