RembangRembang Hari Ini

Pernah Terjadi, ASN Pemkab Rembang  Diingatkan Netralitas Dalam Pemilu

Rembang,kalasela.id- Pada  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu ada sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terindikasi mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon). Melihat dari pengalaman itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai mengingatkan kembali jajarannya agar netral dalam Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Pemkab melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar sosialisasi netralitas ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sosialisasi yang mendatangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu dimulai kemarin, Senin (30/1/2023) di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan akan berlanjut di hari- hari berikutnya di OPD lainnya.

Sekretatis Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin saat pembinaan disiplin ASN dan netralitas ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rembang, di Aula Lantai 4 Gedung Setda,  Senin (30/1/2023) mengatakan
pada Pilkada 2020 setidaknya ada 10 PNS yang terbukti ke  mendukung salah satu Paslon. Hal itu ditambahkan Sekda jangan sampai hal itu terulang kembali.

ASN cukup mencoblos jika ingin mendukung paslon saat hari pelaksanaan. Netralitas ASN  sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Karena pada saat Pemilukada 3 tahun lalu, kita mempunyai 15 personel ASN yang terlaporkan. Kemudian yang ditindak dan terbukti itu 10 personel. Makanya pada tahun yang akan datang, silakan untuk mendukung salah satu, tetapi dalam hati. Kita tidak boleh secara blak-blakan menyatakan dukungan kepada salah satu partai politik,” imbuhnya.

Sanksi yang diberikan kepada 10 oknum PNS i5u berupa hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun kepada delapan PNS, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun kepada satu PNS, dan penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka kepada satu PNS.

Pejabat asal Sedan itu menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat dari ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. Seperti pelayanan tidak optimal, penempatan jabatan cenderung melihat dalam Pilkada dan penempatan dalam jabatan PNS diisi oleh orang yang tidak berkompeten.
(Mcs/Yoga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button