Ribut-ribut data bansos sepertinya tak kunjung menuai titik terang, meskipun pemerintah mengaku telah berupaya memperbaikinya. Mulai dari Jokowi hingga Sri Mulyani mengaku kesal dengan data yang amburadul.
Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di twitter pada 31 Juli 2021 mengungkapkan bahwa salah satu penyebab data kependudukan tak juga beres adalah korupsi E-KTP.
“Masih ingat korupsi E-KTP?,” kata Febri.
E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang semestinya terdapat chip dan sistem yang terkoneksi dengan seluruh data, seperti identitas, perbankan, perpajakan, aset, bantuan sosial, vaksinasi, dll dan memudahkan pengurusan syarat administrasi.
Namun pada kenyataannya pemerintah masih kalang kabut mengenai bantuan sosial saat pandemi ini.
Bahkan Febri juga kembali menuturkan temuan KPK pada Januari lalu bahwa 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada dalam DTKS. Selain itu ada juga 1,06 juta NIK ganda dan 234 ribu orang telah meninggal masih ada di DTKS.
Pernyataan Kemendagri pada 8 Juli 2021 juga kembali disorot Febri.
“Bahkan Kemendagri mengatakan data penduduk yg sudah divaksin tidak terkoneksi dg data Dukcapil berbasis NIK. Di sisi lain, banyak keluhan muncul ttg vaksin harus foto copy E-KTP hingga adanya pencatatan dan antrian yg dilakukan manual,” sahut Febri.
Proyek E-KTP yang bernilai 5,9 triliun mengakibatkan kerugian negara hampir setengahnya yaitu 2,3 triliun, menjadi proyek gagal karena mega skandal korupsi.
Pengusutan kasus E-KTP melewati beberapa kepemimpinan KPK. Bahkan di kepemimpinan KPK sebelumnya, ketua DPR aktif Setya Novanto ditangkap sebagai tersangka. Namun sekarang menurut Febri, KPK seakan dikerdilkan.
Febri juga menyoroti adanya klaster baru TWK KPK dimana ada 9 penyidik dan penyelidik kasus E-KTP disingkirkan dengan TWK.
“Kusut masai data kependudukan dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini dapat membuka ingatan tentang klaster baru tersebut : penyingkiran 9 Penyidik & Penyelidik KPK yg menangani kasus korupsi E-KTP dan kasus terkait,” ungkap Febri.
Sumber :
Data kependudukan ga beres2 itu ya salah satu penyebabnya KORUPSI.
Masih ingat korupsi e-ktp?
— Febri Diansyah (@febridiansyah) July 31, 2021
