Baru TahuTerkini

Pekerja Wajib Tahu, Berikut Ini Hak Cuti yang Diperoleh

Memenuhi kewajiban dalam pekerjaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pekerja. Setelah kewajiban dapat dijalankan dengan baik maka para pekerja akan memperoleh hak mereka. Hak yang dimiliki oleh para pekerja di antaranya adalah upah atau gaji, tunjangan, cuti, dan sebagainya tergantung kebijakan perusahaan atau tempat mereka bekerja. Bagi karyawan hak tentang cuti yang dapat mereka ajukan telah diatur dalam undang-undang tenaga kerja yang bisa melindungi mereka secara sah di mata hukum.

Perusahaan diperbolehkan menambah jatah cuti bagi pekerja sebagai bentuk “bonus” atas kinerja mereka yang maksimal, namun perusahaan tidak diizinkan mengurangi hak cuti bagi para pekerja. Aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan, Beberapa jenis cuti yang menjadi hak pekerja terangkum dalam tulisan berikut.

  1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan adalah hak utama bagi para pekerja yang telah bekerja minimal satu tahun atau 12 bulan. Pekerja dapat mengajukan cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja. Aturan terkait cuti tahunan ini tetap mengikuti kebijakan dari perusahaan. Undang-undnag yang mengatur cuti tahunan ini adalah UUK No 13 tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 Huruf C.

  1. Cuti Bersama

Aturan cuti bersama dibuat berdasar surat edaran dari Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Libur cuti ini biasanya diberikan kepada pekerja sesudah maupun sebelum Hari Raya Keagamaan. Pekerja yang mengambil cuti bersama akan mempengaruhi jumlah cuti tahunan yang mereka miliki. Di masa pandemic Covid-19 aturan cuti bersama masih berubah-ubah. Pemerintah masih mengevaluasi aturan cuti bersama di akhir tahun untuk mengendalikan agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

  1. Cuti Istirahat Panjang

Bagi karyawan yang telah bekerja dengan perusahaan selama kurun waktu enam tahun berturut-turut, berhak untuk mengajukan cuti ini ke perusahaan. Aturan cuti ini termuat dalam UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 Huruf D. Akan tetapi, pada ayat berikutnya yakni ayat 4 cuti ini hanya berlaku di perusahaan tertentu.

  1. Cuti Sakit

Cuti sakit diatur dalam UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 2 Huruf A. Pekerja yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk bekerja karena sakit diperbolehkan mengambil cuti ini berdasar pada keterangan dokter. Pada perusahaan tertentu tidak membutuhkan surat keterangan dokter apabila mengajukan cuti sakit. Hal tersebut diatur dalam kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Aturan upah bagi pekerja yang mengajukan cuti sakit adalah apabila sakit pada 4 bulan pertama upah tetap dibayar penuh, kemudian pada empat bulan berikutnya akan dipotong sebesar 25 persen, berlaku untuk empat bulan selanjutnya.

Perusahaan juga wajib memberikan cuti khusus bagi pekerja perempuan. Cuti khusus tersebut adalah cuti menstruasi dan cuti hamil. UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 Ayat 1 menerangkan bahwa pekerja perempuan berhak mendapat cuti menstruasi padi hari pertama dan kedua sebab ada beberapa perempuan yang merasakan sakit hingga pingsan di hari pertama dan kedua siklus menstruasi.

Pada UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 82 menerangkab bahwa pekerja perempuan diperbolehkan mengambil cuti hamil selama 45 hari sebelum hari perkiraan lahir (HPL) dan 45 hari setelah hari perkiraan lahir (HPL). Pekerja perempuan juga berhak mengajukan cuti keguguran selama 45 hari atau 1,5 bulan.

Hak cuti yang diperoleh karyawan lainnya di antaranya adalah menikah, menikahkan anak, mengkhitankan anak, membaptiskan anak, istri melahirkan, istri keguguran, dan anggota keluarga meninggal. Jumlah hari pada cuti tersebut tergantung berdasar pada kebijakan perusahaan masing-masing.

 

Sumber:

https://glints.com/id/lowongan/daftar-cuti-karyawan/#.YaV8ZfnP3IV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button