RembangUmum

Mulai 1 januari 2024, Membeli Gas 3 Kg Wajib Menyertakan KTP

Kalasela.id– Dalam upaya untuk menyempurnakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menghadirkan perubahan signifikan dalam proses pembelian gas 3 kilogram (kg). Mulai tanggal 1 Januari 2024, konsumen yang ingin membeli gas 3 kg wajib untuk menyertakan KTP saat pembelian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima subsidi LPG adalah orang yang benar-benar berhak. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya negara menuju sistem kesejahteraan yang lebih terarah dan efisien.

Mendorong Distribusi Subsidi yang Tepat Sasaran

Keputusan untuk menerapkan kebijakan baru ini berasal dari komitmen ESDM untuk menyempurnakan sistem subsidi LPG di negara ini. Hal ini untuk memastikan bahwa subsidi tersebut tepat sasaran dan terintegrasi secara progresif dengan program perlindungan sosial. Sesuai dengan Perpres No. 104 tahun 2007 dan No. 38 tahun 2019, penggunaan tabung gas 3 kg menyasar kepada rumah tangga dan usaha mikro, serta kelompok sasaran seperti nelayan dan petani.

Untuk mewujudkan komitmen ini, Kementerian telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023, yang memberikan panduan teknis terkait distribusi gas tertentu secara tepat.

Sistem Verifikasi yang Mudah

Direktur Jenderal Migas dari Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menegaskan bahwa proses verifikasi terbaru ini tidak membatasi pembelian tabung gas elpiji. Konsumen yang membutuhkan gas 3 kg bisa mendaftar ke pangkalan resmi Pertamina dengan menyertakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Setelah terdaftar ke dalam sistem, mereka wajib menyertakan KTP untuk dapat membeli gas 3 kg selanjutnya . Bagi pemilik usaha mikro, mereka perlu menambahkan foto diri di tempat usaha. Sementara itu, masyarakat yang telah terdaftar ke dalam DTKS dan P3KE tak perlu mendaftar lagi. Mereka dapat langsung membeli gas 3 kg dengan menyertakan KTP.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM juga telah meluncurkan kampanye kesadaran tentang program transformasi ini di seluruh penjuru negeri. Inisiatif ini telah diimplementasikan sebanyak lima kali antara tanggal 6 Maret dan 3 Juli 2023, mencakup 411 kabupaten di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Uji coba awal dari sistem baru ini juga telah berjalan pada tahun 2022 di lima kecamatan di berbagai provinsi, termasuk Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram.

Menuju Distribusi yang Lebih Tepat Sasaran

Tujuan utama dari transisi ke sistem verifikasi KTP ini adalah untuk mencapai distribusi subsidi yang lebih sesuai sasaran. Kasus alokasi dan penyalahgunaan yang tidak tepat menjadi alasan utama dari reformasi kebijakan ini. Pencatatan transaksi manual, yang rentan terhadap manipulasi, menimbulkan tantangan dalam menilai dengan akurat pengguna LPG yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan mekanisme distribusi LPG yang ada menjadi jelas.

Tutuka Ariadji menegaskan bahwa proses verifikasi dan pendataan yang saat ini berlangsung akan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, memastikan bahwa LPG subsidi tepat sasaran dan efektif bagi penerimanya. Perubahan ke sistem verifikasi KTP akan mengurangi ketidaksesuaian, sementara sistem manajemen data yang komprehensif akan memberikan wawasan yang lebih tepat tentang pola konsumsi LPG.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button