Terkini

Menko Muhadjir Dukung Pembayaran UKT Pakai Pinjol, Tepatkah?

Kalasela.id– Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi menyatakan dukungannya terhadap skema mahasiswa membayar uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan pinjaman online (pinjol). Muhadjir menegaskan bahwa inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus didukung, termasuk melalui pinjol. Syaratnya, pinjol tersebut harus resmi, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan tidak merugikan mahasiswa.

Pinjol Jadi Solusi Pembiayaan Kuliah

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (2/7/2024), Muhadjir menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan sistem pinjol.

“Jika terjadi penipuan, maka kesalahan ada di oknum perusahaan pinjolnya, bukan sistemnya,” ujar Muhadjir.

Menurutnya, selama pinjol tersebut resmi dan memberikan transparansi, maka penggunaannya bisa membantu mahasiswa mengatasi kesulitan finansial.

Namun, dukungan ini menuai beragam tanggapan. Banyak pihak yang menganggap skema pinjol untuk bayar UKT adalah bentuk komersialisasi pendidikan. Muhadjir menilai anggapan tersebut salah dan menyesatkan. Ia menekankan bahwa bantuan pinjol bisa menjadi solusi bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.

“Buktinya, ada kampus di DKI yang sudah bekerja sama untuk memberikan bantuan pinjol,” tambahnya.

Kritik dari Anies Baswedan

Sebaliknya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengkritik keras penggunaan pinjol untuk pembayaran UKT. Menurutnya, negara seharusnya tidak membiarkan kebijakan seperti ini terjadi di kampus.

“Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah lalu kampus dan negaranya lepas tangan. Silakan Anda urus dan cari sendiri (cara untuk melunasi UKT). Di negara kapitalis paling ekstrem saja gak begitu,” ujarnya.

Anies menambahkan bahwa kampus tidak boleh melihat mahasiswanya sebagai pelanggan jasa pendidikan, melainkan sebagai anak bangsa yang akan membawa kemajuan bagi negara.

“Jika mahasiswa tidak mampu bayar UKT, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak mampu. Kampus dan negara harus membantu, bukan lepas tangan,” tambahnya.

Demo Mahasiswa ITB

Tanggapan serupa juga muncul dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Ratusan mahasiswa ITB menggelar aksi di Gedung Rektorat ITB, menolak skema pembayaran UKT menggunakan pinjol. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan seperti “Danacita Hapus Cita-cita” dan “Pendidikan Harus Membebaskan Bukan Menjajah Finansial”.

Aksi tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan ini menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa. Mikail Dhafin, Wakil Menko Sospol KM ITB, menekankan bahwa pendidikan yang seharusnya membebaskan malah menjajah finansial mahasiswa dengan menganjurkan penggunaan pinjol untuk membayar UKT.

Realita Pinjol di Dunia Pendidikan

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), empat platform fintech peer-to-peer (P2P) lending telah menyalurkan pinjaman mahasiswa hampir mencapai Rp450 miliar, dengan sebagian besar pinjaman disalurkan oleh Danacita. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyatakan bahwa produk pinjaman online mahasiswa yang mengenakan bunga atau biaya bulanan tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah setuju dengan menko PMK yang mendukung pembiayaan kuliah dengan pinjol? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427