Opini

Gonta-ganti Nama Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pertama kali mendengar istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) seperti terasa familiar di telinga. Istilah ini begitu mirip dengan pelajaran SD yang terkenal waktu dulu yaitu PPKn. Meskipun keduanya mirip dari segi penamaan, nyatanya kedua hal ini jauh berbeda.

PPKn yang saya ketahui mengajarkan nilai tenggang rasa, gotong royong, pemenuhan hak dan kewajiban dan nilai nilai kemanusiaan dalam bernegara dan berbangsa. Sementara itu PPKM adalah pembatasan yang diberlakukan untuk masyarakat. Bisa dibilang jika sekilas mereka adalah dua kutub yang berlawan meskipun ada yang berpendapat PPKM ini dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai PANCASILA juga.

PPKM sendiri adalah istilah yang dimunculkan dalam usaha penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebelum adanya PPKM, ada satu istilah yang lebih dahulu muncul alias pendahulunya yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB disini bukan PBB  meskipun keduanya juga cukup mirip dari singkatan.

Memang istilah-istilah yang muncul selama penanganan Covid ini cukup enak didengar di telinga masyarakat. Mungkin saja ini adalah upaya untuk memperkenalkan kebijakan melalui nama-nama yang cantik dan menarik. Ini adalah suatu usaha yang bagus dari Pemerintah dan patut diapresiasi terlepas baik atau buruknya penerapan kebijakan di lapangan. Lalu bagaimana awal mula PSBB berubah menjadi PPKM?

1. PSBB

PSBB pertama kali diterapkan di wilayah Ibukota Jakarta yang dianggap sebagai episentrum penyebaran Covid-19 Di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan pertama kali tanggal 10 April 2020 di Jakarta dan kemudian disusul oleh sejumlah daerah di Indonesia. Meskipun  PSBB ini sudah diatur dalam dalam PP No. 21 Tahun 2020 dan Permenkes No. 9 Tahun 2020, kebijakan ini akhirnya digantikan dengan PPKM. PPKM diberlakukan guna menekan risiko penyebaran yang lebih tinggi di sejumlah daerah di Indonesia pada waktu itu.

2. PPKM

PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2021 lalu dengan mencakup wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Mendapati hasil yang kurang maksimal dari PPKM ini meskipun sudah dua jilid diberlakukan, muncul istilah baru lainnya yaitu PPKM Mikro.

3. PPKM Mikro

PPKM Mikro berlangsung mulai 9 Februari-22 Februari 2021 dan berlaku di 7 provinsi dengan sejumlah aturan yang lebih lengkap berdasarkan zonasi. Kebijakan ini mengatur lebih ketat bahkan hingga RT/RW. Aturan ini kemudian diperpanjang dan diperketat hingga pada tanggal 15 Juni 2021, PPKM Mikro sudah berada pada tahap-10 yang diterapkan di 34 Provinsi di Tanah Air. Selama PPKM Mikro ini kasus Covud sempat melandai namun tak lama setelah munculnya gelombang kedua. Merespon hal ini, pemerintah memunculkan kebijakan baru yaitu PPKM Darurat.

4. PPKM Darurat

Seperti namanya, PPKM Darurat ini memang diterapkan pada kondisi darurat. Pada masa ini jumlah kenaikan kasus aktif harian mencapai rekor setiap hari dan jumlah pasien meninggal terus bertamah. PPKM ini juga dimaksudkan untuk memperketat aturan yang selama ini sudah berlaku dimasyarakat. Kebijakan yang berlaku tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 ini awalnya difokuskan untuk daerah Jawa-Bali yang memang mengalami lonjakan kasus paling parah saat itu.

Seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya, PPKM Darurat juga diperpanjang 5 hari setelah belum cukup efektif menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia dan diganti dengan istilah baru lagi. Kali ini namanya adalah PPKM Level 4 dan 3.

5. PPKM level 4 dan 3

PPKM level 4 dan 3 memang diberlakukan bervariasi menurut level yang sudah diterapkan oleh Pemerintah. Menko Marves mengatakan bahwa mulai tanggal 26 Juli – 2 Agustus 2021 diberlakukan PPKM Level 4 untuk kota/kabupaten yang memiliki assesmen WHO level 4, dan PPKM level 3 untuk kota/kabupaten yang memiliki assesmen WHO level 3, di seluruh Jawa Bali.  Selain assesmen WHO, kebijakan ini juga dilakukan dengan melihat indikator lain seperti laju penularan kasus dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Kali ini sejumlah aturan juga ditambahkan dan beberapa direvisi dilakukan untuk memperketat aturan yang sudah ada sebelumnya. Selama penerapan ini penurunan kasus terus terjadi namun belum sesuai dengan target yang dittapkan pemerintah. Hal itu juga yang membuat kebijakan ini harus diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021.

Sampai saat ini, kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia terus menerus diperpanjang dan diperketat. Namun hasil yang diperoleh belumjuga seperti yang diharapkan oleh Pemerintah. Apakah setelah penerapan kebijakan ini akan ada nama baru jika target pemerintah belum tercapai? Kira-kira Apa yang cocok untuk kebijakan baru nanti? Apakah PPKM Super Darurat ataukah PPKM level 5, 6 dan 7? Atau bukan PPKM lagi?

Kebijakan yang terus berubah ini bisa jadi merupakan pertanda kurang efektifnya kebijakan itu alias tidak berjalan dengan baik. Atau mungkin memang sudah ada rencana jangka panjang yang khusus untuk merubah istilah kebijakan yang sebenarnya sama saja dalam pelaksanaan.

Jika ditanya apakah penting sebuah kebijakan itu bergonta-ganti istilah? Maka bisa dijawab penting ataupun kurang penting. Yang pasti sepenting apapun itu pergantian istilah, tidak akan jauh lebih penting daripada perubahan dan perbaikan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Sebanyak apapun istilah berganti jika pelaksanaannya sama saja maka hasilnya-pun tidak jauh berbeda.

Saya terbayang dengan wajah –wajah pedagang keliling yang sedang menanti berakhirnya PPKM harus kembali murung dengan terus diperpanjangnya masa PPKM. Senyuman yang mulai merekah kini kembali jadi tangis lagi karena harapan untuk berjualan dengan tenang kini terkubur bersama perpanjangan dan pengetatan PPKM. Bayang-bayang jualan sepi, penutupan paksa oleh petugas dan kerugian kembali menghantui mereka pun disaat terpejam.

Jangan sampai para pedangan ini hilang harapannya karena terlalu sering harapan itu pupus dengan perpanjangan PPKM yang dilakukan. Jangan sampai kesedihan terus menghinggapi kehidupan mereka hingga mereka tak berani lagi untuk berharap.

Mungkin bapak dan ibu yang fotonya ada di baliho-baliho besar bisa memberikan sedikit jawaban kepada harapan mereka. Saya menyadari bahwa kebijakan PPKM ini pasti juga atas dasar kepentingan rakyat. Akan tetapi, jika ada rakyat yang paling bawah menangis karena suatu kebijakan, maka tidak ada alasan untuk tidak meninjau ulang kebijakan tersebut.

Harapan kita semua untuk lepas dari pandemi dalam keadaan yang lebih baik. Semoga Tuhan segera mengentaskan pandemi ini dan tidak ada lagi seri PPKM selanjutnya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu yang terus berjuang disana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button