TerkiniViral

Johnny G Plate dan Empat Menteri Jokowi yang Tersandung Kasus Korupsi

Rembang, Kalasela.id – Mahkamah Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Johnny G plate sebagai tersangka dalam kasus korupsi pada 17 Mei 2023. Mahkamah Agung meyakini bahwa Plate melakukan penggelapan dana dari anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia adalah orang keenam yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi terkait dengan pembangunan stasiun pemancar basis 4G (BTS).

Kasus korupsi yang melibatkan Plate adalah pukulan berat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi telah berjanji untuk memberantas korupsi, tetapi penangkapan menteri-menterinya menunjukkan bahwa masih banyak hal yang belum selesai. Kasus ini juga merusak reputasi Plate dan Partai NasDem serta menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya sebagai seorang menteri.

Sampai hari ini, kasus korupsi yang melibatkan Plate masih berlanjut dan belum jelas bagaimana kasus ini akan berakhir.

Tak hanya Plate, sebelumnya terdapat empat menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Dari empat nama tersebut, semuanya berasal dari kader partai yang saat ini berkoalisi mendukung pemerintahan Presiden jokowi.

Empat Eks Menteri Jokowi yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

1. Imam Nahrawi

Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2020, ia mendapat hukuman tujuh tahun penjara atas kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuduh Imam Nahrawi menerima suap dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai imbalan atas persetujuan dana hibah untuk Asian Games 2018. Politisi PKB ini juga dituduh menerima pemberian dari pejabat KONI.

Kasus ini dapat terungkap melalui penyelidikan KPK terhadap Imam Nahrawi sejak 2018. Pada Februari 2020, KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Imam Nahrawi ditangkap pada Maret 2020 dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Pada Juni 2020, Pengadilan memutuskan bahwa Imam Nahrawi bersalah atas korupsi dan mendapat hukuman tujuh tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 400 juta dan membayar restitusi sebesar Rp 18,1 miliar.

2. Idrus Marham

Idrus Marham menjabat sebagai Menteri Sosial dari tahun 2018 hingga 2019. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar dari tahun 2016 hingga 2018.

Pada tahun 2018, KPK menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangkit listrik Riau-1. KPK menduga bahwa Idrus Marham menerima suap sebesar Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai imbalan atas penggunaan pengaruhnya untuk membantu perusahaan Kotjo memenangkan kontrak pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Marham ditangkap oleh KPK pada Agustus 2018 dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada April 2019, Pengadilan menetapkan bahwa Idrus Marham bersalah atas tindakan korupsi dan mendapatkan hukuman tiga tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta.

3. Juliari Batubara

Juliari Batubara adalah Menteri Sosial Indonesia yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2020. Pada bulan Desember 2020, ia tertangkap oleh KPK atas tuduhan korupsi yang terkait dengan program bantuan sosial pandemi COVID-19.

Menteri dari PDI-Perjuangan ini dituduh menerima suap dari kontraktor sebagai imbalan atas pemberian kontrak kepada mereka untuk mendistribusikan dana bantuan sosial. KPK menduga bahwa Juliari menerima total Rp 17 miliar dalam bentuk suap dari para kontraktor.

Pada Agustus 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Juliari. Ia juga juga harus membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Juliari juga mendapat hukuman untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar.

4. Edhy Prabowo

Edhy Prabowo adalah seorang politisi Partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2020, KPK menangkap Edhy Prabowo atas tuduhan korupsi. KPK menduga bahwa Edhy Prabowo menerima suap dari pengusaha sebagai imbalan atas pemberian izin untuk mengekspor benur lobster.

Pada Juli 2021, Pengadilan menetapkan bahwa Edhy Prabowo bersalah atas korupsi dan mendapatkan hukuman lima tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 400 juta.

Edhy Prabowo mengajukan banding atas putusan tersebut, namun Mahkamah Agung menguatkan vonis tersebut pada Maret 2022.

Pentingnya Integritas dalam Pemerintahan

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri-menteri dalam kabinet Jokowi menggarisbawahi pentingnya integritas dalam menjalankan amanah rakyat. Pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah prasyarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Jokowi telah berupaya keras dalam memberantas korupsi melalui KPK dan reformasi birokrasi. Namun, kasus-kasus yang melibatkan menteri-menteri menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum selesai terutama untuk memastikan para pemimpin negara berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Semoga ini di masa mendatang tak ada lagi menteri dalam Kabinet yang mengalami hal serupa dengan Johnny G Plate atau empat menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button