Terkini

Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Apa Kata Mereka?

Kalasela.id– Pemberian izin usaha tambang khusus kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh pemerintah memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi bisnis ormas, keputusan ini menimbulkan perdebatan mengenai kapabilitas dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Landasan Hukum dan Pertimbangan Pemerintah

Dalam PP tersebut, pemerintah memberikan landasan hukum bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan izin tambang mineral dan batu bara (minerba). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menjelaskan bahwa ormas keagamaan memiliki sayap organisasi yang mampu mengelola bisnis secara profesional, sehingga layak untuk mendaaptkan izin tersebut.

“Itu kan begini, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap saja profesional sebetulnya,” kata Siti.

Tanggapan dari Berbagai Ormas

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini. Menurutnya, izin pengelolaan tambang ini merupakan terobosan yang positif karena dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas-ormas keagamaan yang selama ini telah banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara. Anwar Abbas melihat kebijakan ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas ormas dalam mengelola sumber daya alam secara profesional dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah belum melakukan pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang tersebut. Ia menekankan bahwa meskipun ormas keagamaan mendapatkan kewenangan dari pemerintah, Muhammadiyah akan mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat hati-hati. Ia berpendapat bahwa pengelolaan tambang harus memenuhi standar-standar tertentu agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi maupun masyarakat.

NU Mendapatkan Kesempatan Pertama

Menariknya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menjadi ormas pertama yang mendapatkan konsesi tambang batu bara. Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi dan beberapa menteri terkait. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran NU dalam pembangunan nasional.

“Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan beberapa menteri bahkan sudah disetujui Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” ungkap Bahlil.

Kontroversi dan Tantangan

Meski demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak mempertanyakan kapabilitas ormas keagamaan dalam mengelola tambang yang memerlukan investasi besar dan keahlian khusus dalam eksplorasi dan eksploitasi komoditas pertambangan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemberian konsesi tambang kepada ormas bisa menimbulkan masalah baru jika tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat.

Bagaimana menurut kamu, apakah kebijakan ini sudah tepat? Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya dan lihat bagaimana implementasinya di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427