Terkini

Gelombang Penolakan terhadap RUU Penyiaran: Mengapa Pers Menolak?

Kalasela.id– Polemik seputar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menargetkan agar draf RUU Penyiaran rampung tahun ini. Namun, upaya ini menghadapi gelombang penolakan karena beberapa pasal dalam RUU Penyiaran tersebut dianggap mengancam kebebasan pers.

Apa yang Menjadi Polemik?

Dewan Pers dan seluruh komunitas pers menolak isi draf RUU Penyiaran, yang merupakan inisiatif DPR untuk menggantikan UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dalam sebuah konferensi pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, menyatakan bahwa mereka menghormati rencana revisi UU Penyiaran. Akan tetapi, ia mempertanyakan mengapa UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak masuk dalam konsideran RUU Penyiaran.

Menurut Ninik, jika RUU ini nantinya berlaku, independensi pers akan hilang dan profesionalisme pers akan terancam. Dia juga mengkritik proses penyusunan RUU yang tidak melibatkan Dewan Pers sejak awal. Menurutnya, dalam proses penyusunan undang-undang, harus ada partisipasi penuh makna dari seluruh pihak terkait, yang sayangnya tidak terjadi dalam kasus ini.

Poin-Poin Kontroversial dalam RUU Penyiaran

Salah satu poin kontroversial dalam draf RUU Penyiaran adalah pasal-pasal terkait konten penyiaran media. Beberapa pasal tersebut dinilai membatasi produk jurnalisme yang diatur dalam UU Pers, terutama jurnalisme investigasi. Misalnya, Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) RUU Penyiaran 2024 melarang media menayangkan siaran eksklusif jurnalistik investigasi.

Larangan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Larangan tersebut juga akan membungkam kemerdekaan pers, yang seharusnya dilindungi oleh Dewan Pers berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf a UU Pers.

Reaksi Komunitas Pers

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika, menyatakan bahwa jika DPR tetap ngotot memberlakukan RUU ini, mereka akan berhadapan dengan masyarakat pers. Penolakan RUU Penyiaran juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka berpendapat bahwa jurnalistik investigatif merupakan pilar penting dalam karya jurnalistik yang berkualitas. Jika dilarang, maka kualitas jurnalistik di Indonesia akan menurun drastis.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengungkapkan bahwa upaya menggembosi kemerdekaan pers sudah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah maupun legislatif. Menurutnya, RUU Penyiaran ini secara frontal mengekang kemerdekaan pers.

Masa Depan Kebebasan Pers

Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, meminta agar draf RUU tersebut dicabut dan disusun ulang dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Jika jurnalistik investigasi benar-benar dihilangkan, publik akan kehilangan sumber informasi yang mendalam dan faktual. Jurnalistik investigatif sering kali mengungkap kebenaran di balik peristiwa besar, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa itu, masyarakat mungkin tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh dan benar tentang berbagai isu penting.

Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dari draf RUU Penyiaran ini dan berharap agar solusi terbaik dapat tercapai demi kebaikan bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427