OpiniViral

Di Balik Deklarasi Kades Pati: Potensi Konflik dan Pelanggaran UU

Menyayangkan Tindakan Para Kades yang Tidak Netral dalam Pilkada

Kalasela.id– Tindakan ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Pati yang menggelar deklarasi dukungan terhadap Sudewo sebagai calon bupati dan Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah telah menciptakan kontroversi besar. Deklarasi yang berlangsung pada Kamis (20/6) lalu ini menunjukkan adanya sikap yang tidak netral dari para kades, yang seharusnya menjaga netralitas mereka dalam kontestasi politik.

Pelanggaran UU dan Prinsip Netralitas

Netralitas adalah prinsip fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap pejabat publik, termasuk kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas melarang kepala desa untuk terlibat dalam politik praktis, termasuk memberikan dukungan terhadap calon tertentu. Pasal 29 Ayat C undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya. Deklarasi dukungan oleh para kades ini jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Sebagai pejabat publik, kades memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat tanpa memandang afiliasi politik. Ketika mereka secara terang-terangan mendukung calon tertentu, mereka merusak kepercayaan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Tindakan ini bisa memicu konflik di masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak setuju dengan pilihan politik para kades.

Dalih Spontanitas yang Tidak Masuk Akal

Parmono, Kepala Desa Semampir, yang memimpin deklarasi kades ini, menyatakan bahwa aksi ini adalah spontanitas untuk menutup stigma buruk terhadap Pati usai kasus main hakim sendiri di Desa Sumbersoko, Sukolilo. Namun, alasan ini terdengar tidak masuk akal dan lebih mirip sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya.

Jika memang ingin mengangkat citra Pati, para kades seharusnya fokus pada program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dengan cara mendukung calon tertentu dalam pilkada. Tindakan seperti ini hanya akan menambah keruh suasana dan memperburuk citra mereka sebagai pemimpin yang seharusnya netral.

Implikasi Terhadap Demokrasi Lokal

Deklarasi dukungan ini juga memiliki dampak yang serius terhadap demokrasi di tingkat lokal. Ketika kades tidak netral, mereka berpotensi mempengaruhi pilihan politik masyarakat di desanya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya kita junjung tinggi.

Selain itu, tindakan ini juga membuka peluang terjadinya tekanan atau intimidasi terhadap warga desa yang memiliki pilihan politik berbeda. Masyarakat desa yang seharusnya bebas menentukan pilihan politiknya, kini berada dalam situasi yang sulit karena adanya tekanan dari pemimpin desa mereka.

Bawaslu dan Pemerintah Harus Bertindak Tegas

Dalam situasi ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat krusial. Bawaslu harus segera menyelidiki dan menindaklanjuti tindakan para kades yang tidak netral ini. Jika terbukti adanya pelanggaran, harus ada sanksi tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pemerintah, dalam hal ini Pemkab Pati, juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pembinaan dan edukasi kepada para kades mengenai pentingnya netralitas dan aturan yang harus mereka patuhi. Pemerintah harus memastikan bahwa para kades memahami batasan-batasan wewenang mereka dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Harapan ke Depan

Kita semua berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Netralitas pejabat publik harus dijaga demi kelancaran proses demokrasi yang adil dan transparan. Dukungan politik seharusnya datang dari masyarakat secara individu, bukan melalui institusi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk melayani semua warga tanpa pandang bulu.

Kita berharap, dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang berkelanjutan, para pejabat publik di masa mendatang dapat lebih memahami dan menjaga netralitas mereka dalam kontestasi politik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berjalan atas dasar prinsip keadilan, transparansi, dan netralitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427