Terkini

Cuti Melahirkan Selama Enam Bulan, Menguntungkan atau Merugikan?

Kalasela.id– Pada tanggal 4 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Salah satu poin utamanya adalah memberikan hak cuti melahirkan selama enam bulan bagi ibu pekerja. Namun, implementasi aturan ini menuai berbagai tanggapan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, mulai dari pekerja, serikat buruh, hingga pengusaha. Apakah cuti melahirkan selama enam bulan menguntungkan atau justru merugikan? Mari kita ulas lebih dalam.

Dukungan dan Kekhawatiran dari Kelompok Buruh

Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia (FSBPI) menyambut gembira aturan cuti enam bulan ini. Ketua Umum FSBPI, Jumisih, meyakini bahwa kebijakan ini penting untuk mendukung kesehatan reproduksi perempuan dan memastikan pengasuhan optimal bagi anak di seribu hari pertamanya.

Namun, Jumisih tak memungkiri kekhawatirannya. Praktik diskriminasi terhadap buruh perempuan terkait cuti melahirkan masih marak terjadi. Perusahaan kerap kali memberhentikan karyawan perempuan berstatus kontrak untuk menghindari kewajiban membayar upah cuti. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia ia khawatirkan dapat memperparah situasi ini.

Perspektif Pengusaha

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengakui adanya praktik diskriminasi terhadap buruh perempuan terkait cuti melahirkan. Ia juga mengkhawatirkan bahwa aturan cuti enam bulan akan membebani perusahaan, terutama perusahaan kecil. Menurut Bob, aturan ini bisa membuat perusahaan enggan merekrut tenaga kerja perempuan karena takut tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

Sebagai solusi, Bob mengusulkan bantuan fiskal dari pemerintah untuk mendukung ibu pekerja, alih-alih membebani perusahaan. Dana alokasi dari pemerintah pusat atau daerah dapat menjadi solusi yang lebih efektif.

Suara dari DPR dan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, menegaskan bahwa UU KIA bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan memberikan perhatian serius pada fase seribu hari pertama kehidupan anak. Ia pun meyakinkan bahwa pemerintah siap memberikan bantuan hukum bagi pekerja yang diberhentikan atau tidak memperoleh hak cuti melahirkan.

Penjabat Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Indra Gunawan, mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terlibat dalam pembahasan UU KIA dan akan memastikan aturan ini tidak tumpang tindih dengan UU Ketenagakerjaan.

Terlepas dari pro dan kontra, UU KIA merupakan langkah maju dalam melindungi hak ibu dan anak. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti edukasi dan pengawasan terhadap perusahaan, pemberian insentif bagi pengusaha yang mendukung kebijakan ini, dan alternatif solusi bagi perusahaan kecil.

Bagaimana menurutmu? Apakah cuti melahirkan selama enam bulan ini lebih menguntungkan atau merugikan pekerja perempuan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/kalasela/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427