RembangRembang Hari Ini

Audiensi dengan DPRD, Ini Lima Tuntutan dari Guru TK

Rembang,kalasela.id-Ratusan guru Taman Kanak- kanak (TK) menggelar audiensi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Selasa (31/1/2023). Kedatangan mereka ke sana menyuarakan sejumlah tuntutan.

Mereka melakukan audiensi dengan kondusif   di ruang rapat paripurna kurang lebih 1,5 jam. Sejumlah anggota Dewan yang menemui diantaranya Wakil Ketua DPRD Ridwan, Ketua Komisi 4 Ilyas dan anggota DPRD lainnya Dumadiyono, selain itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Afan Martadi dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) , Sutrisno.

Yulaikah Ketua Perkumpulan Guru TK non PNS mengatakan  tuntutan yang dibawa yakni pemerintah diminta membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang bisa mengakomodir guru TK swasta yang mengajar di lembaga Swasta , sekaligus bisa ditempatkan tidak di Sekolah swasta.

Kedua guru- guru non PNS menuntut agar bisa mengikuti inpassing lagi. “Regulasi itu bisa mengcover kami untuk mengajukan SK inpassing dan nilai PAK (Penetapan Angka Kredit) dari kami yang sudah mempunyai SK inpassing,” imbuhnya.

Tuntutan yang ketiga yaitu tentang mereka yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) agar diberikan tunjangan seperti yang dijanjikan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2019 lalu.

Harapan dari Guru TK Non PNS selanjutnya  adalah Bantuan Kesejahteraan (Bankesra) agar yang menerima bisa diberikan (Surat Keputusan). Kemudian Bankesra yang sempat terhenti tahun 2020 bisa adalagi dan semakin meningkat nominalnya.

“Satu lagi tentang ujian PPG (Program Profesi Guru) bisa dipermudah grade nya. Yang dulu mengikuti PLPG hingga berubah menjadi PPG itu masih banyak yang belum lulus, tolong ditarik benang merahnya kekurangan kami apa.

Di sisi lain , menurutnya Perhatian Pemkab Rembang kepada guru PAUD bagus dibanding daerah lain. Hanya yang diharapkan ada SK bagi penerima Bankesra.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan mengungkapkan untuk Bankesra akan dikaji bersama Dinas Pendidikan. Dari hitungannya ada 1.241 guru PAUD,RA di Kota Garam.

“Terkait data guru yang berstatus sama dengan guru PAUD, seperti yang bekerja di SD,SMP, SMA  ini baru kita mintakan Dinas Pendidikan, ” tuturnya.

Sedangkan tuntutan lainnya akan ditindak lanjuti ke tingkat Pemerintah Pusat. DPRD akan mengantar perwakilan Guru TK non PNS  yang bekerja di lembaga swasta ke Jakarta bulan Februari ini.

“Kita akan membersamai mereka ke jakarta, bertemu dengan kementerian dan DPR. Ini aspirasi guru TK PAUD, ” tandasnya. (Mcs/Yoga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button